Terang Indonesia Tergantung

Kebutuhan masyarakat akan pemakaian listik dalam kehidupan sehari-hari, memang sudah tidak dapat dielakan lagi. Mulai untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, instansi pemerintah maupun industri. 

Berbagai aktivitas dapat terbengkalai jika pasokan listrik tersebut mengalami gangguan ataupun pemeliharaan. Pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia hanya berasal dan bergantung kepada PT PLN (Persero), dimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini harus mampu memenuhi keperluan kelistrikan tidak hanya di perkotaan tetapi sampai ke daerah pedalaman, yang kini masih belum dapat terpenuhi semuanya. 

Tugas yang diemban perusahaan ini memang cukup berat, selain memenuhi pasokan listrik juga bertugas memelihara dan menanggulangi segala gangguan dari kelistrikan yang terjadi di Tanah Air. Tidak heran jika pemerintah memberikan subsidi yang cukup besar kepada PLN untuk kebutuhan kelistrikan kepada masyarakat, tahun 2012 pemerintah mengalokasikan dana Rp65 triliun, diharapkan subsidi ini tidak terlalu membebani masyarakat dalam membayar listrik maupun PLN untuk pengelolaan kelistrikan Indonesia.

Namun masalah tidak terhenti disitu, PLN sering kali mengalami kerugian setiap kali tutup buku, kerugian tersebut tentunya berimbas pada kinerja perusahaan berflat merah ini. Kerugian yang dialami PLN tidak terbatas pada pendapatan perusahaan tetapi juga pada pencitraan PLN sendiri di mata masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran rekening listrik dan korupsi yang dilakukan oknum pegawai PLN menjadi salah satu bagian permasalahan yang dihadapi PLN , begitu juga dengan pelayanan dari petugas PLN kepada masyarakat dimana masih banyak  petugas yang tidak ramah dan bertele-tele dalam memberikan pelayanan. Seperti yang dilansir detikfinance.com, berdasarkan data yang dimiliki Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) , prosentase data pengaduan listrik di Indonesia berada di kisaran angka 10-13% atau jauh lebih tinggi dari Malaysia yang hanya 3%. 

Permasalahan kelistrikan yang banyak diadukan tersebut, mulai dari gangguan listrik seringnya mati lampu, kualitas maupun tingkat pelayanan petugas kepada konsumen, sampai dengan belum meratanya beberapa daerah di dalam negeri yang mendapatkan pasokan listrik. 

PLN sebagai harapan utama untuk pemenuhan kelistrikan dalam negeri, terus melakukan usaha untuk menanggulangi kerugian dan memperbaiki berbagai pelayanan jasa. Untuk meminimalisir kerugian tunggakan pembayaran listrik dari konsumen, PLN sudah sejak beberapa tahun lalu menerapkan sistem listrik pra bayar atau yang dikenal dengan token listrik dan konsumen yang masih menggunakan pasca bayar diberikan kesempatan bermigrasi ke sistem yang baru ini. 

PLN pun memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengadukan berbagai kendala dan gangguan dari PLN melalui nomor pengaduan call center PLN di 123, website di www.plnbersih.com atau www.pln.co.id, dan social media seperti twitter @pln_123. 

Sedangkan untuk menghidari terjadinya korupsi yang dilakukan beberapa oknum pegawai PLN, perusahaan milik negara ini tak tanggung-tanggung menggandeng Transparansi Internasional Indonesia (TII). Dikutip dari detikfinance.com , Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengakui kesulitan membuat PLN bersih dari korupsi dengan cepat sehingga perlu kerjasama bersama TII. Selain itu, pihaknya berjanji untuk menindak oknum pegawai PLN yang melakukan korupsi sekecil apapun dengan pemecatan. 

Semoga semua yang dilakukan oleh direksi dan manajemen PLN tersebut dapat menghasilkan pelayanan PLN yang maksimal tanpa ada korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam tubuh PLN. Serta pasokan kelistrikan PLN dapat menerangi seluruh kawasan di Indonesia yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.